Tiga Terdakwa Kasus Ringin Anom Dilimpahkan Pengadilan Tipikor Surabaya

KEDIRI - Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pelimpahan 3 berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota, Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 atas nama 3 terdakwa, yaitu, BHR., YDP dan ADKN. 

Pelimpahan berkas berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (22/9/2022) pukul 10.00 WIB. 

Baca juga: Siapkan Layanan Kerohanian Bagi Pasien, Rumkit Bhayangkara Teken MoU Dengan Kemenag Kalteng

Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rachmat, S.H, M.H dalam keterangan pers menyampaikan, berawal Pemerintah Kota Kediri mendapat paket pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota, Kota Kediri Tahun Anggaran 2019.

Namun, dalam proses pelaksanaan proyek yang dimenangkan oleh CV. Sekawan Elok dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.857.806.000, - dalam dokumen kontrak terdakwa BHR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK.

Baca juga: Kejati Jawa Timur Gelar Kegiatan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMK Ketintang Surabaya

Sedangkan, terdakwa YDP dalam dokumen kontrak sebagai Direktur CV. Sekawan Elok namun dalam pelaksanaannya terdakwa Yudhistira Dewa Pribadi, S.H. tidak dilibatkan dalam pekerjaan, dikarenakan semua proses pekerjaan dilakukan oleh terdakwa ADKN yang dalam dokumen kontrak sebagai Tenaga K3. 

Dijelaskan Kasi Intel bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara diborongkan kepada Didik Riyanto dan dilanjutkan oleh Purwanto, sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut putus kontrak dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 969 juta. 

Baca juga: Kejari Sumenep Musnahkan Barang Bukti 247 Perkara

Pasal yang didakwakan : Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Optimalkan Penanganan Karhutla, Polda Kalteng Sosialisasikan Mekanisme Verifikasi Hotspot Secara Virtual

"Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Kediri akan menunggu penetapan hari dan jadwal persidangan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, " ungkapnya.